Negeri ini tengah bermetamorfosis; dari negeri yang kaya sumber daya alam menjadi negeri yang dililit utang dan bencana alam; dari negeri yang penduduknya terkenal ramah menjadi negeri yang rakyatnya dikenal banyak susah; dari negeri Muslim yang disegani menjadi surga korupsi dan pornografi, betapa memalukan predikat yang kini disandang negeri ini.
Demokrasi dan kebebasan yang diagung-agungkan ternyata tidak banyak memberi perbaikan nasib yang berarti apalagi berkah bagi rakyat di negeri penganut demokrasi ini. Korupsi kian menjadi dan kini dirancang secara apik melalui pembuatan Undang-undang seperti : UU migas, UU Sumber Daya Air dan UU Penanaman Modal. Bukan tidak mungkin jika semua ini meupakan pesanan asing untuk mengeruk habis SDA di negeri ini.
Korupsi dilakukan secara berjamaah di legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan korupsi terjadi di kalangan aparat yang dibentuk untuk menangani kasus korupsi. Salah satu kasus teranyar adalah penyelidikan kasus BLBI yang dihentikan oleh Kejaksaan Agung padahal telah merugikan Negara hingga Rp 431,6 trilyun. Belakangan diketahui, Ketua Tim Penyelidikan kasus BLBI, Urip Tri Gunawan tertangkap basah oleh KPK pada 2 Maret 2008 tengah menerima suap 660 ribu dolar di rumah Syamsul Nursalim, seorang obligator besa BLBI (Jawapos, 3/3/08). Ini bukan persoalan satu dua aparat yang tidak becus. Ini merupakan persoalan sistematis yang dilahirkan dari ideologi Kapitalis Barat. Berikut beberapa kasus lainnya yang perlu kita amati:
Untuk memperkuat stok beras, BULOG mengimpor 1,5 juta ton beras dari Vietnam dan Thailand. Jadi jumlah beras lebih banyak lagi. Namun, di Makasar, seorang ibu yang sedang hamil 7 bulan dan anaknya berusia 5 tahun meninggal karena kelaparan (Metrotv,1/3/08). Di banyak daerah para kepala desa tidak berani mengambil jatah raskin untuk desanya, yang telah dinaikkan harganya oleh Pemerintah dari Rp 1000/kg menjadi Rp 1500/kg. Bahkan di daerah lain raskin digelapkan aparat atau dijual ke pedagang di pasar. Berdasarkan Data Dapkes, jumlah balita kurang gizi dan gizi buruk mencapai 1,4 juta jiwa (Kompas, 10/3/08). Di Temanggung, Jawa Tengah, 299 anak menderita gizi buruk akut. Mereka belum tertangani karena minimnya fasilitas pelayanan (Metrotv, 9/3/08).
Di Sidoardjo, 1063 pengungsi korban Lumpur Lapindo di luar peta dampak kini kekurangan pangan. Pemerintah menolak memberi makan karena itu dianggap tanggungjawab Lapindo (Tempo, 8/3/08). Pemerintah lebih fokus pada hiruk-pikuk Pilkada atau Persiapan Pemilu 2009 daripada mengurusi rakyat daerah bencana.
Bandingkan semua ini dengan sikap Umar pada masa keKhilafahan dahulu ketika beliau melihat penderitaan rakyatnya yang kelaparan saat kemarau. Dalam Sunan Al-Baihaqi dinyatakan bahwa Umar telah menggelontorkan dana untuk rakyatnya yang terkena dampak kekeringan. Umar juga mengunjungi mereka untuk melihat kondisi mereka. Saat menyaksikan mereka, beliau pun tak kuasa menahan tangis.
Kini telah terbukti, Demokrasi yang digembar-gemborkan selama ini jelas tidak cocok dan tidak kompatibel untuk bangsa dan negeri ini. Demokrasi hanyalah alat legalisasi penjarahan bagi para konglomerat dan kapitalis asing. Suara rakyat hanya alat untuk meloloskan agenda-agenda busuk. Sudah saatnya kita kembali pada visi penciptaan manusia yang ditetapkan Allah SWT dalam Al-Quran yaitu ketaatan pada Allah dengan segala hukum yang telah Allah SWT tetapkan.
Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah (taat kepada) Ku. [QS.Adz-Dzariat (51) : 56]
Ketaatan kepada Allah SWT berarti melaksanakan seluruh syariah-Nya. Dengan menerapkan syariah Islam dalam semua aspek kehidupan-dalam pengurusan negara, ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga pergaulan-kita akan terlepas dari kesulitan demi kesulitan. Itulah misi Khilafah ‘ala Minhaj Nubuwwah yang dengan seizing Allah akan segera tegak kembali di muka bumi.
By: Anita Komala Dewi (23 Maret 2008)
Pelajar di SMA Pasundan 7 Bandung
Pelajar di SMA Pasundan 7 Bandung
Tidak ada komentar:
Posting Komentar