Akhirnya harga BBM naik lagi. Kepastian ini diumumkan Pemerintah melalui Menko Ekonomi, Boediono setelah rapat terbatas di Kantor Presiden Senin lalu (5/5). Yang amat disesalkan, kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini justru diberlakukan di tengah jeritan masyarakat yang kian menderita akibat himpitan ekonomi dan beban hidup yang semakin berat. Tidak jarang bagi yang tipis iman, frustasi bahkan hingga bunuh diri. Karena itu apapun alasannya, kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM rata-rata 30% adalah kebijakan yang zalim karena akan semakin menyengsarakan rakyat.
Betulkah tidak ada langkah lain?
Sebagaimana yang sudah-sudah, ketika krisis ekonomi terjadi, kebijakan menaikkan tarif kebutuhan pokok seperti BBM pada akhirnya selalu menjadi ”langkah terakhir” yang menjadi favorit Pemerintah. Dengan menyebut kebijakan menaikkan BBM sebagai ”langkah terakhir” Pemerintah seolah berupaya meyakinkan masyarakat bahwa Pemerintah telah bersungguh-sungguh menempuh cara-cara lain diluar ”langkah terakhir” tersebut. Padahal jelas masih ada cara atau langkah lain yang bisa ditempuh, diantaranya:
- Penghematan belanja rutin.
Ini sudah dilakukan Pemerintah, yang memotong anggaran untuk kementrian dan lembaga sebagai kompensasi kenaikan subsidi yang berkaitan dengan BBM, termasuk subsidi listrik. Hendaknya penghematan ini juga dilakukan diseluruh daerah.
- Memanfaatkan dana APBD yang mengendap di BI dalam bentuk SBI yang bunganya jelas menambah beban pemerintah.
- Penangguhan pembayaran utang luar negeri. Penangguhan ini jelas akan membantu mengurangi beban berat APBN.
Selain itu, menurut ekonom Dr. Hendri Saparini, pemerintah bisa mengurangi anggaran subsidi bank rekap yang mencapai puluhan triliun rupiah. Langkah lainnya adalah memotong rantai broker yang sangat merugikan.
Inilah konsekuensi logis dari penerapan sistem Kapitalisme global yang semakin mencengkramkan kukunya di Indonesia. Cengkeraman tersebut antara lain melalui lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang terus memaksakan kehendaknya terhadap Indonesia, khususnya melalui beragam UU dan berbagai macam kebijakan ekonomi.
Karena itu diperlukan keberanian Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk keluar dari jeratan Kapitalisme global ini, untuk kemudian segera memberlakukan sistem yang baik, yamg tidak lain bersumber dari sang Pencipta, Allah Yang Maha Tahu, Allah Swt. berfirman :
”Apakah sistem hukum Jahiliah yang mereka kehendaki. Siapakah yang lebih baik (sistem hukumnya) daripada Allah bagi orang-orang yang yakin.”
[QS. Al-Maidah (5) :50]
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang amanah. Pemimpin yang baik antara lain yang tidak akan pernah tega membebani rakyatnya dengan berbagai kebijakan yang menyengsarakan mereka, karena ia takut dengan doa Rasulullah Saw :
”Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku lalu dia membebani mereka, maka bebanilah dia.” [HR. Muslim dan Ahmad]
By: Anita Komala Dewi (13 Mei 2008)
Pelajar di SMA Pasundan 7 Bandung
Tidak ada komentar:
Posting Komentar